Acara pelantikan ditandai pengambilan sumpah, penandatanganan berita acara serta penyerahan bendera pataka oleh Ketua Pengda PMI Rahmat Shah kepada empat perwakilan pengurus kabupaten/kota se-Tabagsel yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara dan Kota P. Sidimpuan.

Hadir dalam acara itu, Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu, Wakil Walikota P. Sidimpuan Maragunung Harahap, Kapolres P. Sidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik, S.IK.M.Si, Sekdako P. Sidimpuan H. Sarmadhan Hasibuan serta para unsur muspida plus se-Tabagsel.

Dalam sambutannya Ketua Pengda PMI Sumut DR H. Rahmat Shah menghimbau, agar seluruh pengurus dapat menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas.

“Jaga kekompakan, tanggalkan seluruh atribut pribadi karena saudara-saudara telah bergabung dengan PMI, “ujarnya.

Selain itu, Rahmat juga meminta agar para pengurus dapat bekerja dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik.

“Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh. Abdikan dirimu sepenuhnya untuk membantu masyarakat karena itulah hakekat berdirinya PMI, “imbuhnya.

Sementara untuk pemerintah daerah Rahmat meminta, agar anggaran PMI dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

“Bantulah PMI dengan menampung anggarannya dalam APBD, agar jangkauan tugasnya dapat lebih luas dan maksimal, “katanya.

Dalam kesempatan itu Rahmat juga mengungkapkan, jika Pengda akan segera meluncurkan bantuan berupa 100 tenda dan 1 unit mobil donor kepada PMI diempata didaerah itu.

“Saya berjanji sebelum periode saya berakhir bantuan satu unit mobil donor dan 100 tenda akan terealisasi, ” terangnya menanggapi permintaan Ketua PMI Tapsel dalam kata sambutan sebelumnya.

Turut memberikan kata sambutan pada acara pelantikan itu, Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M Pasaribu serta para ketua PMI empat kabupaten/kota se-Tabagsel.

Adapun susunan kepengurusan PMI Tabagsel Periode 2011-2016 yang dilantik itu, Kabupaten Tapsel Ketua Drs. M sarjan Lubis, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya Ahmad Efendi Nasution, S.Sos, Wakil Ketua Pelayanan Kesehatan dan Donor Darah dr. Tety Rumondang Harahap, Wakil Ketua Penangulangan Bencana dr.Ismail Fahmi, M.kes.

Wakil Ketua Bidang PMR dan relawan Rusijanto,S.Sos. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Citra dan Hubungan antar Lembaga dr.Hodri A.M Simatupang, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Dana, Sarana dan Prasarana H. Solihuddin Harahap, sekretaris dr. Sri Khairunnisa, wakil sekretrais Hj. Chadidjah Lubis, Bendahara H. Mara Sakti Harahap sereta anggota Muhammad Amri Rambe, SKM.

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ketua Drs M. Yusuf Nasution, M.Si, Sekretaris dr.Yanda Ardanta dan bendahara Lis Mulyadi Nasution.

Untuk kota P. Sidimpuan ketua dijabat H. Maragunung Harahap SE.MM Sekretaris H.Rahuddin Harahap, SH.MH dan Bendahara drs.Hj Rosdiana,Apt.

Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) ketua, H. Ishak Harahap, Sekretaris dr.Irwan dan bendahara Hendri Saputra Hasibuan, SH. Beserta mereka juga dilantik para ketua-ketua bidang, wakil sekretaris dan anggota masing-masing. (hih)

Kedua proyek diduga bermasalah itu masing-masing, pembangunan drainase (parit) Kampung Kelapa dan pemakaian badan jalan untuk tempat berjualan di Pasar Inpres Sadabuan.

Dalam tinjauan komisi II tersebut ditemukan bukti, atas aduan masyarakat akan adanya penyalahgunaan fungsi jalan sebagai tempat berjualan dan pembangunan drainase yang tidak efektif dan terkesan merugikan masyarakat.

Badan jalan yang merupakan lokasi terminal sementara terlihat kumuh, sampah berserakan dan menyumbat parit. Sementara, angkutan yang biasa mangkal di lokasi tersebut terpaksa harus mencari parkir di luar terminal.

Untuk pembangunan drainase, pembuangan aliran air di dalam parit tidak ada, sehingga air menumpuk pada perumahan warga.

Menurut Baun (31) warga setempat, mereka khawatir setiap turun hujan, sebab limpahan air dari dalam parit sangat deras. “Bila hujan turun, masyarakat kebanjiran, karena pembangunan parit itu, air masuk ke perumahan penduduk,” ujarnya.

Diakuinya, sebelum parit itu dibangun, masyarakat di wilayah itu tidak pernah merasakan banjir. Ironisnya, pembangunan drainase tidak melalui koordinasi dengan masyarakat.

“Sebenarnya pemerintah tidak pernah bertanya kepada warga, mereka asal membangun, sehingga kejadiannya seperti ini,” ujarnya.

Diharapkannya, pemerintah agar segera memperbaiki kondisi drainase, sehingga air di dalam parit tidak melimpah ke rumah warga.

Hal senada diungkapkan Hardi Siregar (35) yang menambahkan, akibat pembanguna ndrainase tersebut air menggenangi halaman rumahnya

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sidimpuan H Khoiruddin Nasution menyayangkan pembangunan drainase dan pengalihan fungsi badan jalan menjadi tempat berdagang.

Dikatakan, DPRD akan memperjuangkan agar kelanjutan pembangunan drainase di lingkungan tersebut sesuai dengan rencana, tidak menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian. Diminta warga membuat kajian ulang melalui musrenbang dan ke depan akan dibuat sebagai acuan prioritas ditampung penganggarannya.

“Karena masalah ini adalah masalah yang sensitif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam waktu dekat, kami akan memanggil Kadis PU untuk meminta pertanggung-jawaban,” tegasnya. (hih)

Selain mengamankan para pasangan mesum dan sepeda motornya, pihak personil Polres dan Sat pol PP Sidimpuan juga menemukan sejumlah kondom dan celana dalam wanita.

Pantauan Analisa, para pasangan mesum yang terjaring pada operasi yang dipimpin langsung Kapolres P. Sidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik SIK MSi bersama Kasatpol PP Erwin H Harahap SSTP tersebut, didominasi kalangan pelajar.

Meski ada juga juga salah satu pasangan mesum berstatus PNS DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel). Para pasangan mesum ini kemudian digiring ke Mapolres Sidimpuan untuk pendataan dan pembinaan.

Selanjutnya, mereka dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Jika belum menikah dijemput orangtuanya dan jika sudah menikah dijemput oleh istri atau suaminya setelah menandatangani surat perjanjian.

Kapolres P. Sidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik SIK MSi di sela-sela razia pekat yang ditingkatkan tersebut kepada Analisa mengungkapkan, razia ini merupakan salah bentuk wujud nyata kepolisian dan satpol PP atas laporan masyarakat tentang menjamurnya pondok-pondok maksiat di kawasan bypass Sidimpuan.

“Razia ini adalah operasi rutin yang ditingkatkan, khususnya tentang penyakit masyarakat. Kita lakukan ini, sehubungan dengan laporan masyarakat yang meminta agar tempat-tempat mesum ditertibkan, karena sudah sangat meresahkan,” ujarnya.

Dijelaskan, adapun pasangan mesum yang terjaring dalam operasi tersebut terdiri dari 32 pasangan muda-mudi berstatus pelajar, 1 pasangan PNS serta 42 unit sepeda motor.

“Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan sampai terjaring lagi. Kali ini ada toleransi, namun jika tertangkap lagi maka akan diserahkan ke Dinsos untuk pembinaan,” terangnya.

Kasatpol PP Pemko P. Sidimpuan Erwin H Harahap menegaskan, jika nantinya para pasangan mesum ini kembali terjaring dalam operasi berikutnya, maka akan diserahkan ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan, karena seluruh yang terjaring sudah ada databasenya di Satpol termasuk foto dan alamat yang bersangkutan.

“Demi bersihnya Kota Sidimpuan dari penyakit masyarakat, kita akan terus lakukan razia. Kita tidak pilih kasih. Siapapun akan kita razia,” katanya.

Tindak Tegas

Terpisah, Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Kota P. Sidimpuan Syawaluddin Hasibuan meminta agar Pemko Padangsidimpuan bertindak tegas terhadap para pemilik pondok-pondok mesum di kota dalihan natolu ini.

“Lakukan tindakan tegas. Jangan setengah-setengah. Jika mereka membandel bongkar paksa saja. Jangan karena ulah mereka, masa depan generasi muda yang belum mampu berpikir panjang rusak akibatnya,” tegasnya.

Syawal mengaku heran atas kondisi kemaksiatan yang terus merajalela di kota berjulukan serambi Mekkahnya Sumut ini. “Kota ini dari dulu terkenal agamis, kok malah belakangan ini malah lebih dikenal dengan lokasi kemaksiatannya,” katanya.

Menurutnya, menjamurnya pondok-pondok mesum di daerah ini merupakan salah bentuk lemahnya pengawasan pihak Pemko atas izin usaha yang diberikan kepada para pengusaha. Akibatnya, kerap izin usaha itu disalahkah gunakan.

Dia berharap razia ini dilakukan secara berkesinambungan. (hih)

sumber : http://www.analisadaily.com