Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Andar, Isnan Resmi Jadi Walikota dan Wakil walikota Padangsidimpuan

andarisnan

Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melantik Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar Nasution sebagai Walikota dan wakil walikota Padangsidimpuan masa jabatan 2013-2018 di Gedung Nasional, Kota Padangsidimpuan Jumat 4 Januari 2013

 

Setelah memenangi pemilukada Padangsidimpuan dan  diperkarakan Dedi-Affan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya Andar Amin Harahap-Muhammad Isnandar Nasution resmi dilantik sebagai ,Walikota dan wakil walikota Padangsidimpuan. Keduanya memimpin Padangsidimpuan untuk masa jabatan 2013-2018.

Andar dan Isnan dilantik oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho . Pelantikan digelar di di Gedung Nasional, Kota Padangsidimpuan Jumat (4/1/2013). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Plt Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri mengambil sumpah keduanya. Kepada keduanya Gatot mengingatkan bahwa sumpah mengandung tanggung jawab kepada masyarakat Padangsidimpuan,bangsa dan negara.

Seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah ini, kata Gatot, harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam mengelola potensi tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan saja, namun diperlukan kontribusi dari semua pihak dan upaya kerjasama untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gatot mengajak semua elemen di daerah itu untuk senantiasa mendukung walikota dan wakil walikota yang baru.”Walaupun dari segi usia masih relatif muda, saya yakin mereka memiliki motivasi yang lebih untuk dapat mewujudkan janji-janji pada saat kampanye, dukungan dari saudara-saudara sekalian akan mempercepat terwujudnya janji-janji tersebut,” katanya.

Seperti Diketahui,Pasangan Andar Amin Harahap-Isnandar Nasution dinyatakan KPU padangsidimpuan memenangkan Pemilukada dengan   memperoleh suara terbanyak, yakni 48.596 suara atau 48,19 persen.Kemudian Hasil ini dimohonkan Dedi-Affan ke MK Untuk dibatalkan dan diadakan pemungutan suara ulang karena berbagai macam kecurangan.
AkhirnyaPermohonan Dedi-Affan ditolak Mk dan menyatakan Andar-Isnan Sah menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.

sumber : INFO TABAGSEL

 

Posted in Berita | Leave a comment

AMIN Melenggang Menjadi Walikota-Wakil Walikota Padang Sidimpuan

Pasangan Calon Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar Nasution (AMIN) akhirnya bisa melenggang menjadi walikota dan wakil walikota Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara tahun 2012, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan Pasangan Calon Dedi Jaminsyah Putra dan Affan Siregar selaku Pemohon untuk seluruhnya.

“Mengadili, menyatakan: Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Moh. Mahfud MD dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kota Padang Sidimpuan 2012 – Perkara No. 85/PHPU.D-X/2012- di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (22/11).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menjelaskan Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi proses, penyusunan, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilukada Kota Padang Sidimpuan direncanakan untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Pasangan Calon AMIN (Pihak Terkait).

Menurut Mahkamah, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon atau Penyelenggara Pemilu semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, permasalahan DPT yang didalilkan Pemohon, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah. “Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Padang Sidimpuan, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi,” terang Mahkamah. “Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.”

Pemohon juga mengungkapkan bahwa Walikota Padang Sidimpuan beserta jajarannya mulai dari asisten, pimpinan SKPD, camat, lurah/kepala desa sampai dengan kepala lingkungan/kepala dusun dan PNS pemerintah Kota Padang Sidimpuan secara terstruktur, sistematis, dan masif aktif memenangkan Pihak Terkait. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti meyakinkan adanya perintah dari Walikota Padangsidimpuan dan jajarannya yang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait.

Disisi lain, Pemohon juga mendalilkan adanya perintah Pejabat Pemko Padang Sidimpuan kepada PPK, PPS dan KPPS selaku para petugas Pemilukada, untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Namun setelah melihat bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa baik PPK, PPS, maupun KPPS melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara untuk memenangkan Pihak Terkait. “Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum,” tegas Mahkamah.

Sedangkan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. “Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)

 

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Posted in Berita | 1 Comment

PHPU Kota Padangsidimpuan: Camat Psp Tenggara Bantah Terlibat Pemenangan Andar-Isnan

[wposflv src=”http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/berita/video/7787_20.11.12_PHPU Padang Sidempuan_Tvone.flv” previewimage=http://sidimpuan.com/files/2012/11/pspsidang2.jpg width=400 height=325 title=”My Birthday”]

Camat Padangsidimpuan (Psp) Tenggara Ahmad Bestari Lubis membantah keterlibatannya dalam pemenangan pasangan calon walikota/wakil walikota Padangsidimpuan nomor 3 Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar (Andar-Isnan). Bestari dengan tegas menyatakan tidak pernah membagikan sejumlah uang untuk pemenangan Andar-Isnan. Sebaliknya Bestari yang bersaksi untuk pasangan Andar-Isnan ini menyatakan apa yang dituduhkan kepadanya merupakan fitnah.

Bantahan Bestari tersebut menanggapi keterangan Kepala Desa Huta Limbong Kecamatan Psp Tenggara, Nelson Gultom, saat bersaksi untuk pasangan calon walikota/wakil walikota Padangsidimpuan Dedi Jaminsyah Putra dan Affan Siregar (Dedi-Affan) selaku pemohon perselisihan hasil Pemilukada Padangsidimpuan. Pada persidangan senin kemarin, Nelson mengaku menerima uang 30 juta rupiah dari Camat Psp Tenggara untuk diberikan kepada warga desa Huta Limbong agar memilih pasangan Andar-Isnan.

“Dia (Nelson Gultom) sebut-sebut nama saya bahwa saya memberikan uang Rp30 juta terhadap beliau. Itu tidak benar,” bantah Bestari dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Padangsidimpuan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/11/2012) siang. Sidang kali kelima untuk perkara 85/PHPU-D/2012 dengan agenda pembuktian ini dilaksanakan oleh panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (ketua panel), Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim.

Bestari menegaskan kedatangannya ke Jakarta dan bersaksi di persidangan MK adalah untuk membantah tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. “Saudara lapor saja ke polisi kalau itu fitnah,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. “Memfitnah nama baik itu. Sampai Sidimpuan nanti saya tuntut ini,” sambung Bestari.

Pasangan Andar-Isnan selaku pihak terkait dalam sidang perselisihan hasil Pemilukada Kota Padangsidimpuan, juga menghadirkan saksi Marataman Siregar. Marataman adalah Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai Buruh, salah satu partai pengusung pasangan Andar-Isnan. Marataman yang juga merupakan penasehat tim sukses pasangan Andar-Isnan, menerangkan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padangsidimpuan untuk pemenangan pasangan nomor 4 Dedi-Affan. Marataman menyebutkan peran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan yang sangat potensial memengaruhi beberapa SKPD. “Dia (Sekda Kota Padangsidimpuan) sangat berpengaruh, sangat potensial untuk bisa mempengaruhi beberapa SKPD untuk mengusung Nomor 4,” terang Marataman.

Sidang kali kelima perkara perselisihan hasil Pemilukada Padangsidimpuan ini merupakan sidang pemeriksaan terakhir. Sebelum menutup persidangan, Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menyarankan kepada pasangan Dedi-Affan (pemohon), KPU Kota Padangsidimpuan (termohon) dan pasangan Andar-Isnan (pihak terkait) untuk membuat kesimpulan akhir. Akil memberi kesempatan penyampaian kesimpulan akhir paling lambat diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Rabu (21/11/2012) pukul 12.00 WIB.

“Baiklah dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 85/PHPU.D-X/2012 saya nyatakan selesai, dan nanti menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan,” pungkas Akil Mochtar sembari mengetukkan palu sidang tiga kali pertanda persidangan ditutup. (Nur Rosihin Ana/mh)

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Posted in Berita | Leave a comment

Saksi Pasangan Dedi-Affan Beberkan Keterlibatan Camat dalam Pemilukada Padang Sidimpuan

[wposflv src=”http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/berita/video/7778_20.11.12_PHPU Padang Sidempuan.flv” previewimage=http://sidimpuan.com/files/2012/11/7778-2012-11-19-18-57.jpg width=400 height=325 title=”My Birthday”]

 

Pasangan calon walikota/wakil walikota Padang Sidimpuan Dedi Jaminsyah Putra dan Affan Siregar (Dedi-Affan) selaku pemohon perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Padang Sidimpuan, menghadirkan beberapa saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (19/11/2012). Sidang kali kelima untuk perkara 85/PHPU-D/2012 dengan agenda pembuktian ini dilaksanakan oleh panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (ketua panel), Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva.

Saksi pasangan Dedi-Affan bernama Junaidi Siregar menerangkan mengenai banyaknya warga Psp Angkola Julu tidak  terdaftar dalam DPT karena data DPS dan DPT tidak berdasar validasi faktual. Junaidi yang juga merupakan Anggota PPK Psp Angkola Julu ini juga membeberkan keterlibatan Camat Psp Angkola Julu dalam pemenangan pasangan Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar (Andar-Isnan).

Junaidi sebelumnya menjabat Ketua PPK Psp Angkola Julu. Jabatannya bergeser menjadi anggota karena dia tidak mau berpihak kepada pemerintah setempat (Camat Psp Angkola Julu) yang merupakan pendukung pasangan Andar-Isnan. “Apakah ada permintaan secara lisan atau tertulis kepada Saudara agar berpihak kepada pemerintah daerah?” tanya Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. “Ada, camat, Yang Mulia,” jawab Junaidi.

Saksi lainnya, Kepala Desa (Kades) Huta Limbong Kecamatan Psp Tenggara, Nelson Gultom, menerangkan tentang instruksi Camat Psp Tenggara untuk memenangkan pasangan Andar-Isnan. Nelson bahkan mengaku mendapat intimidasi dan teror agar mengikuti arahan camat. “Akibat penekanan itu, apa yang Saudara lakukan?” tanya Akil Mochtar. “Saya harus mengikuti arahan camat,” jawab Nelson.

Selanjutnya Nelson dalam keterangannya mengaku menerima uang 30 juta rupiah dari Camat Psp Tenggara untuk diberikan kepada warga desa Huta Limbong agar memilih pasangan Andar-Isnan. “Untuk apa katanya duit itu?” tanya M. Akil Mochtar. “Untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Nomor 3 (Andar Isnan),” jawab Nelson.

Keterlibatan camat dalam pemenangan pasangan Andar-Isnan juga diungkap oleh Kepala Desa Simasom Kecamatan Psp Angkola Julu, Umar Hanapi Siregar. “Saya diperintahkan Camat Padang Sidimpuan Angkola Julu untuk memenangkan Pasangan Nomor 3,” ungkap Umar. (Nur Rosihin Ana/mh)

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Posted in Berita | Leave a comment

Saksi KPU Kota Padang Sidempuan: Pelaksanaan Pemilukada Sudah Maksimal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Sidempuan selaku Termohon dan pasangan Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar (Andar-Isnan) selaku Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Padang Sidempuan, menghadirkan sejumlah saksi untuk didengar keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/11/2012) sore. Sidang kali ketiga untuk perkara 85/PHPU-D/2012 dengan agenda pembuktian ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (ketua panel), Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva.

Jonathan Siregar, salah seorang saksi yang dihadirkan KPU Kota Padang Sidempuan, menerangkan KPU Kota Padang Sidempuan sudah melaksanakan tahapan Pemilukada secara maksimal. Bahkan pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi tidak mendapatkan undangan, dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri. “Seandainya di dalam daftar pemilih tetap undangan tidak sampai kepada yang bersangkutan, itu bisa memilih asalkan menunjukkan identitas diri,” terang Jonathan yang juga Ketua Umum Naposo Nauli Bulung Salumpat Saindege Kota Padang Sidempuan.

Saksi KPU Kota Padang Sidempuan lainnya Bangur Muda Ritonga (PPK Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu). Bangur menerangkan bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu terdiri dari 19 TPS dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 5.275. Rekap dilaksanakan pada 22 Oktober 2012 pukul 10.00 hingga pukul 14.00. “Berapa yang menggunakan hak pilih?” tanya Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. “4.125, Pak Hakim,” jawab Bangur. Sedangkan suara sah sejumlah 4.063 dan suara tidak sah 62. “Ada yang mutasi enggak pemilihnya dari TPS lain?” tanya Akil. “Ada, empat orang, Pak Hakim,” jawab Bangur.

Selanjutnya Akil menanyakan mengenai kehadiran saksi pasangan calon dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu. Bangur menjelaskan rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan Panwas Kecamatan. Sedangkan saksi pasangan calon nomor nomor 1 dan nomor 2 tidak hadir. Sedangkan saksi yang menandatangani formulir DA-1 hanya saksi pasangan nomor 3. Menurut keterangan Bangur, ketika proses rekap baru dimulai, para saksi yang tidak tanda tangan tersebut keluar meninggalkan ruang rapat.

Sedangkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, pasangan nomor 4 meraih suara terbanyak sejumlah 1.882 suara. Peringkat kedua diraih pasangan nomor urut 3 dengan 1.629 suara. Peringkat ketiga ditempati pasangan nomor 6 dengan 402 suara.

Sementara itu, Endar Sakti Tanjung, anggota DPRD Kota Padang Sidempuan yang juga merupakan ketua tim sukses pemenangan pasangan Andar-Isnan dalam keterangannya menyatakan tidak pernah melibatkan PNS. “Pasangan Nomor 3, Yang Mulia, tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil ataupun struktural Pemerintah Kota Padang Sidempuan,” terang Endar seraya menambahkan, tim pemenangan pasangan Andar-Isnan, lanjut Endar, tidak pernah menginstruksikan koordinator di lapangan untuk melakukan money politics.

Sidang perselisihan hasil Pemilukada Kota Padang Sidempuan akan dibuka kembali pada Senin, 19 November 2012, jam 11.00 WIB. Namun sebelumnya, Ketua Pleno Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar berpesan agar para pihak menyerahkan bukti-bukti ke MK.

Untuk diketahui, perselisihan hasil Pemilukada Kota Padang Sidempuan ini diajukan oleh pasangan Dedi Jaminsyah Putra dan Affan Siregar (Dedi-Affan). Dedi-Affan mendalilkan Pemilukada Kota Padang Sidempuan diwarnai pelanggaran pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif serta terjadi kecurangan dalam memenangkan pasangan Andar-Isnan. (Nur Rosihin Ana/mh)

 

sumber : http://mahkamahkonstitusi.go.id

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KPU Kota Padang Sidempuan Tolak Dalil Permohonan Pasangan Dedi-Affan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Sidempuan menyatakan menolak seluruh dalil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Padang Sidempuan yang diajukan oleh pasangan Dedi Jaminsyah Putra dan Affan Siregar (Dedi-Affan). “Termohon (KPU Kota Padang Sidempuan) menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon.”

Demikian jawaban KPU Kota Padang Sidempuan yang disampaikan kuasa hukumnya, Indra Gunawan Purba dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (12/11/2012) pagi. Persidangan untuk perkara 85/PHPU-D/2012 ini dilaksanakan oleh panel hakim konstitusi M. Akil Mochtar (ketua panel), Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva.

KPU Kota Padang Sidempuan dalam eksepsinya menyatakan permohonan Dedi-Affan tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, KPU Kota Padang Sidempuan menilai permohonan Dedi-Affan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008.

Selanjutnya, Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menanyakan ihwal adanya intervensi dari pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padang Sidempuan, sebagaimana didalilkan pasangan Dedi-Affan. “Intervensi Pejabat Pemko Padang Sidempuan, benar enggak itu?” tanya Akil. “Yang Mulia, itu tidak benar, karena sampai  akhir pelaksanaan Pemilu (kada) tanggal 18 Oktober 2012 kemarin, tidak ada laporan dari PPK, PPS, dan PPK yang menyebutkan bahwa ada intimidasi dari camat dan pejabat pemko,” jawab Indra Gunawan Purba.

Akil juga menanyakan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan NIK ganda. Menanggapi hal ini, Indra Gunawan Purba pada intinya menyatakan Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang Sidempuan berlangsung sukses. Hal ini ditandai dengan sejumlah 68% pemilih dalam DPT memberikan suaranya.

KPU Kota Padang Sidempuan dalam petitumnya meminta Mahkamah agar menolak permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kota Padang Sidempuan Tahun 2012 yang diajukan oleh pasangan Dedi-Affan. “Petitumnya, kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan Pemohon ini, kiranya dapat memberi putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” pinta KPU Kota Padang Sidempuan melalui kuasa hukumnya, Indra Gunawan Purba.

Sementara itu, pasangan  Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar (Andar-Isnan) selaku pihak terkait dalam perkara ini, melalui kuasa hukumnya, Agussyah Ramadani Damanik, menyatakan kemenangan Andar-Isnan merupakan suatu hal yang rasional dan wajar. Indikatornya yaitu tingginya persentasi masyarakat yang menggunakan hak pilih (68,56%), dan adanya dukungan partai pengusung Andar-Isnan (PKB, PPP, PKNU, PDP, PKPB, Partai Buruh, Partai Patriot). Menurut Agussyah, partai-partai pengusung Andar-Isnan tersebut telah berhasil mensosialisasikan baik secara internal maupun eksternal di masyarakat tentang keberadaan Andar-Isnan. Indikator lainnya yang menurut Agussyah tidak terbantahkan adalah, Andar-Isnan merupakan tokoh pemuda terbaik di Kota Padang Sidempuan. “Berdasarkan indikator-indikator tersebut, position daripada pihak terkait menjadi kuat, sehingga terpilihnya pihak terkait dalam pemilukada tahun 2012 merupakan suatu yang sangat logis,” tegas Agussyah.

Menjawab tuduhan pasangan Dedi-Affan mengenai adanya keterlibatan Walikota Padang Sidempuan dan jajarannya secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dialamatkan kepada Andar-Isnan, hal ini dibantah oleh Andar-Isnan. “Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan dibantah oleh Pihak Terkait,” tandas Agussyah. (Nur Rosihin Ana/mh)

Sumber Mahkamah Konstitusi : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Posted in Berita | Leave a comment

Pengurus PMI Tabagsel Periode 2011-2016 Dilantik

P. Sidimpuan, (Analisa). Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara DR.H.Rahmat Shah melantik sekaligus mengukuhkan pengurus harian PMI empat kabupaten/kota se- Tapanuli Bagaian Selatan periode 20011-2016 secara serentak di Gedung Nasional, Jalan Sudirman Kota Padangsidimpuan, Selasa (15/11).

Acara pelantikan ditandai pengambilan sumpah, penandatanganan berita acara serta penyerahan bendera pataka oleh Ketua Pengda PMI Rahmat Shah kepada empat perwakilan pengurus kabupaten/kota se-Tabagsel yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara dan Kota P. Sidimpuan.

Hadir dalam acara itu, Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu, Wakil Walikota P. Sidimpuan Maragunung Harahap, Kapolres P. Sidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik, S.IK.M.Si, Sekdako P. Sidimpuan H. Sarmadhan Hasibuan serta para unsur muspida plus se-Tabagsel.

Dalam sambutannya Ketua Pengda PMI Sumut DR H. Rahmat Shah menghimbau, agar seluruh pengurus dapat menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas.

“Jaga kekompakan, tanggalkan seluruh atribut pribadi karena saudara-saudara telah bergabung dengan PMI, “ujarnya.

Selain itu, Rahmat juga meminta agar para pengurus dapat bekerja dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik.

“Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh. Abdikan dirimu sepenuhnya untuk membantu masyarakat karena itulah hakekat berdirinya PMI, “imbuhnya.

Sementara untuk pemerintah daerah Rahmat meminta, agar anggaran PMI dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

“Bantulah PMI dengan menampung anggarannya dalam APBD, agar jangkauan tugasnya dapat lebih luas dan maksimal, “katanya.

Dalam kesempatan itu Rahmat juga mengungkapkan, jika Pengda akan segera meluncurkan bantuan berupa 100 tenda dan 1 unit mobil donor kepada PMI diempata didaerah itu.

“Saya berjanji sebelum periode saya berakhir bantuan satu unit mobil donor dan 100 tenda akan terealisasi, ” terangnya menanggapi permintaan Ketua PMI Tapsel dalam kata sambutan sebelumnya.

Turut memberikan kata sambutan pada acara pelantikan itu, Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M Pasaribu serta para ketua PMI empat kabupaten/kota se-Tabagsel.

Adapun susunan kepengurusan PMI Tabagsel Periode 2011-2016 yang dilantik itu, Kabupaten Tapsel Ketua Drs. M sarjan Lubis, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya Ahmad Efendi Nasution, S.Sos, Wakil Ketua Pelayanan Kesehatan dan Donor Darah dr. Tety Rumondang Harahap, Wakil Ketua Penangulangan Bencana dr.Ismail Fahmi, M.kes.

Wakil Ketua Bidang PMR dan relawan Rusijanto,S.Sos. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Citra dan Hubungan antar Lembaga dr.Hodri A.M Simatupang, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Dana, Sarana dan Prasarana H. Solihuddin Harahap, sekretaris dr. Sri Khairunnisa, wakil sekretrais Hj. Chadidjah Lubis, Bendahara H. Mara Sakti Harahap sereta anggota Muhammad Amri Rambe, SKM.

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ketua Drs M. Yusuf Nasution, M.Si, Sekretaris dr.Yanda Ardanta dan bendahara Lis Mulyadi Nasution.

Untuk kota P. Sidimpuan ketua dijabat H. Maragunung Harahap SE.MM Sekretaris H.Rahuddin Harahap, SH.MH dan Bendahara drs.Hj Rosdiana,Apt.

Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) ketua, H. Ishak Harahap, Sekretaris dr.Irwan dan bendahara Hendri Saputra Hasibuan, SH. Beserta mereka juga dilantik para ketua-ketua bidang, wakil sekretaris dan anggota masing-masing. (hih)

Posted in Berita | Leave a comment

Harga Minah Rp 10.000 Perliter di Sidimpuan

P. Sidimpuan, (Analisa). Harga Minyak Tanah (Minah) mencapai harga Rp 9000 hingga Rp 10.000 ditingkat pengecer di Kota Padangsidimpuan.
Informasi dihimpun Analisa, Kamis (17/11), meroketnya harga Minah ditingkat pengecer ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir ini.

“Sudah dua pekan terakhir ini, Minah sulit didapatkan, kalaupun ada harganya mencekik leher, “ujar salah seorang ibu rumah tangga Mei (34) warga Jalan Kenanga Kota P. Sidimpuan.

Diharapkannya, pihak Pemko dan Polres Padangsidimpuan segera turun tangan agar kelangkaan maupun harga minah dapat kembali normal seperti sediakala. “Pemko maupun Polres harus turun tangan, agar kelangkaan dan tingginya harga Minah ini kembali normal, “pintanya.

Hal senada dikatakan Norma Siregar (45) warga Kampung Marancar yang mengaku sangat kesulitan mendapatkan Minah dua pekan terakahir ini.

“Warung-warung yang biasa menjual Minah, kini tidak lagi dikarenakan mereka juga kesulitan mendapatkan Minah dari pihak agen. Makanya terkadang kami terpaksa memasak memakai kayu bakar, karena kalau memakai gas takut meledek,” katanya.

Norma menduga adanya permainan spekulan dalam kelangkaan Minah yang terjadi di Kota P. Sidimpuan.

“Kelangkaan ini tidak wajar, mungkin ada pihak-pihak nakal yang memanfaatkan momentum konversi Minah ke gas, “terangnya.

Salah seorang agen Minah A Srg (30) mengatakan, sulitnya Minah dua pekan terakhir ini diakibatkan berkurangnya subsidi maupun jatah dari pemerintah.

“Kelangkaan Minah ini disebabkan pemerintah telah mengurangi subsidi Minah sebanyak 50 persen. Hal ini sesuai dengan kebijakan konversi Minah ke gas pada Januari 2012 mendatang. Saat itu Minah tidak lagi disubsidi, “terangnya.

Sementara H. Rambe (34) salah seorang penjual Minah eceran mengungkapkan, jika sesungguhnya tingginya harga Minah ini tidak semerta dikarenakan konversi Minah ke gas namun dikarenakan adanya unsur main mata dengan pihak pangkalan.

“Pihak pangkalan kerap memenuhi permintaan pembeli yang mau membeli dengan harga Rp 7000 hingga Rp 8000. Makanya wajar jika ditingkat eceran harga mencapai Rp 10.000 per liter. Jadi yang diuntungkan disini adalah pihak pangkalan, bukan pengecer “katanya.

Rambe meminta agar, Pemko maupun Polres Sidimpuan dapat menertibkan harga dari pihak pangkalan Minah karena dengan itu harga Minah ditingkat pengecer akan kembali normal.

Terpisah, Kapolres P. Sidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik S.Ik, M.Si mengungkapkan, jika pihaknya akan segera berkordinasi dengan pihak pemko untuk mengatasi kelangkaan Minah ini. “Kita akan segera kordinasi dengan Disperindag Pemko guna mencari akar masalah langka dan tingginya Minah dikota dalihan natolu ini, “terangnya. (hih)

sumber : http://www.analisadaily.com
Posted in Berita | Leave a comment

Pemko Padangsidimpuan Siap Berlakukan e-KTP

Padangsidimpuan, (Analisa). Mulai tahun 2012, Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan akan memberlakukan penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dengan sistim yang ada.
“E-KTP ini sangat bermanfaat dan efisien untuk berbagai kepentingan seperti mencegah tenaga kerja ilegal, pembelian tanah dengan bermacam KTP, termasuk kejahatan-kejahatan lain, serta mencegah terjadinya pemilih ganda dalam Pemilu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Padangsidimpuan Drs Satya Halim melaui Sekretaris Drs Fahran Siregar kepada wartawan, (11/11).

Program ini, lanjutnya, akan efektif dimulai Mei 2012 dengan menjangkau 6 kecamatan, dengan total masyarakat sekira 200 ribu jiwa. “e-KTP berlaku secara nasional,” terangnya.

Ia juga mengharapkan, E-KTP ini mampu menjadi kartu identitas tunggal warga negara Indonesia yang sulit untuk dipalsukan. Karena, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada e-KTP hanya belaku tunggal. Untuk menghindari identitas ganda atau duplikasi identitas, setiap warga nomornya cuma satu. Mulai dari lahir sampai dia meninggal,” kata Farhan.

Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir jika harus berpindah domisili dari satu kota ke kota lain.

Ia menambahkan, awal 2012 Dinas Dukcapil Pemko Padangsidimpuan akan memulai sosialisasi ke tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendata warga yang wajib KTP sebagai antisipasi terhadap munculnya warga yang ber-KTP ganda. “Tiga bulan menjelang diberlakukannya KTP elektronik, kita lakukan pendataan terus ke semua warga. Karena itu, terhadap semua warga yang sudah memiliki KTP, wajib mengganti KTP lamanya dengan KTP elektronik,” paparnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemko Padangsidimpuan melalui Dinas Dukcapil akan melakukan sosialisasi tentang KTP elektronik ini. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat aparat menggelar layanan jemput bola dokumen kependudukan, tetapi juga pada berbagai kesempatan. “Dalam sosialisasi nantinya, akan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan maupun desa untuk berpartisipasi. Karena, dengan cara seperti ini, diharapkan, begitu e-KTP diberlakukan, semua warga sudah siap dan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengganti KTP lama dengan KTP baru,” imbuhnya. (ben)

sumber : http://www.analisadaily.com
Posted in Berita | 1 Comment